LUBUKLINGGAU, Beligat.com – Dugaan kegiatan Silampari Trail Adventure ke 6 (STA 6) adalah hobby petinggi dan pejabat strategis OPD lubuklinggau yang dibiayai oleh APBD lubuklinggau terus menyeruak.
Pasalnya kegiatan yang seharusnya bisa berjalan tanpa suntikan dana APBD tersebut seharusnya sudah menjadi agenda event tahunan di kota lubuklinggau.
Mengapa tahun 2025 ini dengan tajuk STA ke 6 tersebut tiba-tiba dibiayai oleh keuangan negara? Hal itu menimbulkan tanda tanya publik.
Fakta terbaru hasil penelusuran wartawan, penyelenggaraan kegiatan STA-6 dihuni oleh para pejabat strategis di organisasi perangkat daerah (OPD) kota lubuklinggau.
Seperti ketua pelaksana STA 6, Dikomandoi oleh Didit Delta yang juga menjabat ketua KONI Lubuklinggau, Sekretaris STA 6 Febrio Fadhilah yang juga menjabat Kepala Dinas Perkim, Bendahara STA 6 Indra Sulita yang menjabat sebagai PLT Kepala BPKAD Lubuklinggau, Serta pengelolaan belanja dinas pariwisata dengan pagu 480 Juta yang diduga dikelola langsung oleh Pengguna Anggaran (PA) Adi Wena Rio Kunto yang menjabat kepala dinas Pariwisata lubuklinggau.
Menurut Exley Pradika, Aktivis sekaligus pengontrol kebijakan pemerintah mengatakan event STA 6 ini adalah Hobby petinggi dan pejabat lubuklinggau yang dikemas dan biayai oleh keuangan negara.
“Pak wali hobby main motor trail, Kepala dinas PU, Dinas Perkim, Ketua Koni, PLT Kepala BPKAD hobby maen motor trail semua, jadi patut diduga ini penyaluran hobby yang dibiayai oleh keuangan negara sangatlah jelas,’ ujar Exley ketua GmnI Lubuklinggau
Belum lagi dugaan penggunaan fasilitas negara lainya, seperti vidiotron, kursi meja.
“Tenda rigging diduga sponsorship, hadiah hiburan juga banyak sumbangan dari OPD, lantas penggunaan anggaran 480 juta itu selain belanja jersey, snack dan makan catering serta 10 motor revo dengan pajak ditanggung pemenang, patut dipertanyakan, belanja apa saja,” Tegasnya.
Terpisah, Walikota lubuklinggau H Rachmat Hidayat saat dikonfirmasi wartawan terkait adakah korelasinya antara hobby petinggi dan pejabat linggau yang dibalut dan dikemas dengan keuangan negara memilih bungkam hingga berita ini diterbitkan.
Sementara itu Sekda kota Lubuklinggau, Trisko Defriyansyah saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu yang lalu saat di minta tanggapannya Terkait fungsi TAPD dalam pengawasan anggaran tersebut, mulai dari RAPBD hingga di setujui menjadi anggaran di dinas pariwisata. mengatakan pengajuan anggaran itu di lakukan oleh dinas yang bersangkutan.
“Masalah kebijakan anggaran yg dipertanyaankan STA 1 dan 5 itu hal yang berbeda mungkin pada STA yang terdahulu belum di butuhkan pendanaan dari APBD. Nah apakah adanya kolerasi pada dinas Parawisata terkait event tersebut serta rincian anggaran yg di anggarkan pada dinas pariwisata ya silakan di telusuri melalui Dinas Parawisata. Kalau pengawasan itu bukan di TAPD tapi nanti setiap tahun ada BPK yang akan mengaudit sabar saja kita tunggu apakah ada temuan atau tidak,” Pungkasnya. (NAS)
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan hasil investigasi dan hasil telaah regulasi yang berlaku. Apabila pihak terkait merasa ada yang kurang tepat, kami membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. hubungi redaksi Beligat.com atau WA; 08127255993
