LUBUKLINGGAU, Beligat.com – Dugaan total lost penggunaan anggaran negara pada kegiatan Silampari Trail Adventure ke 6 (STA 6) yang dibiayai oleh APBD lubuklinggau layak untuk diperiksa aparat penegak hukum (APH)
Pasalnya kegiatan yang seharusnya bisa berjalan tanpa suntikan dana APBD tersebut seharusnya sudah menjadi agenda event tahunan di kota lubuklinggau.
Mengapa tahun 2025 ini dengan tajuk STA ke 6 tersebut tiba-tiba dibiayai oleh keuangan negara? Hal itu menimbulkan tanda tanya publik.
Menurut Exley Pradika, Aktivis sekaligus pengontrol kebijakan pemerintah mengatakan celah penyimpangan keuangan negara sudah dapat terendus dimulai dari kebijakan yang diambil dalam penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) pada dinas pariwisata kota lubuklinggau.
Patut diduga terdapat kelalaian diawal perencanaan yang tidak merujuk pada aturan yang berlaku (Mal Administrasi) dan dapat berimbas pada kuat dugaan penyelewengan dan penyimpangan pada anggaran 480 juta yang di anggarkan untuk STA 6 ini
“Mengingat event tersebut tidak ada feed back bagi negara yang telah menggelontorkan anggaran sebesar itu. Dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak menambah nilai aset, ini salah satu celah masuk dugaan korupsi,” Tegas Exley yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) Lubuklinggau.
Menurut pendapatnya, seharusnya kegiatan itu terklasifikasi sebagai belanja hibah. Harus melalui mekanisme NPHD. Namun dengan catatan juga. Lembaga penerima hibah harus jelas dan berbadan hukum.
“STA inikan Komunitas, kalaupun dia berbadan hukum ataupun berbentuk yayasan seharusnya dapat dikategorikan dibawah cabang olahraga (Cabor) Ikatan motor Indonesia (IMI), bisa dihibahkan penganggaranya melalui dispora atau koni, tapi nyatanya kan tidak, malah dianggarkan sebagai belanja pada dinas pariwisata,” Bebernya.
Kalaupun STA ini adalah yayasan, sebuah badan berbentuk organisasi, seharusnya ia sudah tercatat di kesbangpol. Dan mekanisme pengucuran dana hibahnya melalui kesbangpol. Tapi nyatanya juga tidak.
Untuk itu, Exley menduguga ada celah kesalahan krusial pada penyusunan, perencanaan dan penggunaan keuangan negara pada event STA 6 yang dibiayai dinas pariwisata ini.
“Saya mengetahui informasi banyak sponsorship baik itu OPD maupun pihak swasta, mulai dari tenda rigging, hadiah hiburan, serta stan tempat jualan juga diduga dipungut biaya, belum lagi pengelolaan uang sewa stan itu kemana?. Ditambah lagi kemana uang sewa kursi dan meja, karena kursi menggunakan fasilitas pemerintah,” Tegas Exley.
Apakah hanya untuk sewa Event organizer (EO) dan pembelian hadiah 10 motor dengan pajak ditanggung pemenang saja pengeluaran dari anggaran 480 juta tersebut?
“Patut diduga ini kegiatan sudah menyimpang dan terkesan dipaksakan sedari awal, untuk itu kami mendesak untuk aph turun tangan, selidiki mulai dari awal penganggaran hingga penggunaan uang rakyat 480 juta tersebut, kami juga memastikan dalam waktu dekat akan demo pemkot untuk mempertanyakan hal ini dan segera melaporkan ke kejaksaan negeri lubuklinggau,” Pungkasnya. (NAS)
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan hasil investigasi dan hasil telaah regulasi yang berlaku. Apabila pihak terkait merasa ada yang kurang tepat, kami membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. hubungi redaksi Beligat.com atau WA; 08127255993
