Pimpinan Cabang Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PC SAPMA PP) Kabupaten Lahat menggelar aksi damai di Kantor Bupati Lahat, Kamis (20/8/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus bentuk kepedulian kalangan pelajar dan mahasiswa terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Dalam aksi tersebut, PC SAPMA PP menyoroti sejumlah pos anggaran pada empat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, dan Dinas Pertanian.
Ketua PC SAPMA PP Lahat Syaikh M. Amirullah, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menyampaikan surat kepada instansi terkait untuk meminta penjelasan mengenai sejumlah angka dalam anggaran belanja yang dinilai janggal dan perlu mendapat klarifikasi secara terbuka.
Menurut Syaikh, terdapat sejumlah pos belanja dengan nilai yang dinilai cukup besar, salah satunya belanja pelumas yang mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, SAPMA PP juga mempertanyakan sejumlah angka lainnya dalam dokumen anggaran yang dinilai perlu dijelaskan secara lebih rinci agar tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat.
“Surat sudah kami sampaikan kepada dinas-dinas terkait. Namun, sejauh ini hanya Satpol PP yang memberikan balasan. Itu pun belum disertai penjabaran secara rinci mengenai penggunaan anggaran yang kami pertanyakan,” ujar syaikh dalam orasinya.
Ia menegaskan, SAPMA PP tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran. Aspirasi yang disampaikan, kata dia, semata-mata untuk mendorong keterbukaan sehingga setiap pertanyaan mengenai penggunaan anggaran dapat dijawab berdasarkan data dan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat, H. Izromaita. Dalam kesempatan itu, Sekda didampingi jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari instansi yang menjadi sorotan massa aksi serta Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat.
Dengan sikap terbuka, Izromaita menerima aspirasi yang disampaikan SAPMA PP. Ia kemudian meminta Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan verifikasi ulang terhadap aduan serta sejumlah hal yang dipertanyakan oleh massa aksi.
“Silakan Inspektorat memverifikasi kembali apa yang menjadi aduan dari teman-teman SAPMA PP,” ujar Izromaita.
Selain itu, Izromaita meminta OPD terkait segera berkoordinasi dengan SAPMA PP untuk menggelar pertemuan. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus membuka bukti-bukti pengeluaran anggaran yang dipersoalkan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan semacam ini akan lebih baik dilakukan melalui komunikasi dan pemeriksaan berdasarkan dokumen. Dengan demikian, setiap pertanyaan dapat dijawab secara objektif dan tidak berhenti pada dugaan maupun persepsi.
Sementara itu, koordinator Aksi, Ferly, menekankan pentingnya transparansi pemerintah di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin terbuka.
Ia menilai keterbukaan informasi pada era digital semestinya bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi sehingga pemerintah juga dituntut membangun pola komunikasi publik yang transparan dan mudah diakses.
“Di era sekarang, transparansi sebenarnya sangat mudah dilakukan melalui dunia digital. Tinggal bagaimana pemerintah membuka informasi yang memang menjadi hak masyarakat untuk diketahui,” kata Ferly.
Aksi SAPMA PP Kabupaten Lahat berlangsung secara damai. Aspirasi massa kemudian diterima oleh pemerintah daerah dengan komitmen melakukan verifikasi serta membuka ruang dialog bersama OPD terkait.
Bagi SAPMA PP, langkah tersebut diharapkan menjadi awal proses klarifikasi yang lebih terbuka sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah memiliki dasar penggunaan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat Kabupaten Lahat. *Rls
