LAHAT– Pembangunan Masjid Al Ikhlas di Desa Pulau Timun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, yg di kerjakan oleh CV bintang berlian menjadi sorotan. Pasalnya, proyek pembangunan rumah ibadah yang menelan anggaran sekitar Rp1,5 miliar tersebut diduga mengalami keterlambatan pengerjaan. Hingga 12 November 2026, progres fisik bangunan diperkirakan baru mencapai 50 persen, sementara masa akhir kontrak disebut-sebut semakin dekat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lahat, khususnya Bidang Cipta Karya.
Berdasarkan pengakuan salah seorang pekerja di lokasi, pengerjaan proyek tersebut baru dimulai sekitar satu bulan setelah penandatanganan kontrak.
Jika informasi tersebut benar, kondisi ini tentu patut menjadi perhatian, mengingat waktu pelaksanaan proyek menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pekerjaan selesai sesuai ketentuan kontrak.
Sementara itu, Dadang, yang memberikan keterangan terkait proyek tersebut, menjelaskan bahwa pembangunan Masjid Al Ikhlas dengan anggaran sekitar Rp1,5 miliar itu pada awalnya direncanakan memiliki dua lantai. Namun, rencana pembangunan dua tingkat tersebut disebut tidak jadi direalisasikan.
“Coba tanyakan langsung kepada Kabid Cipta Karya,” ujar Dadang.
Di sisi lain, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak PUPR Kabupaten Lahat, dalam hal ini PPTK Bidang Cipta Karya, Surayendra, melalui pesan WhatsApp pada Kamis (12/11/2026).
Namun hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan terkait progres pekerjaan, keterlambatan dimulainya pengerjaan, maupun perubahan rencana pembangunan masjid tersebut.
Publik tentu berharap Dinas PUPR Kabupaten Lahat dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Terlebih, pembangunan masjid merupakan fasilitas publik yang menyangkut kepentingan masyarakat dan menggunakan anggaran negara.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana target penyelesaian proyek dengan progres yang diperkirakan baru 50 persen, sementara masa kontrak semakin mendekati batas akhir? Apakah pekerjaan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dan waktu yang telah ditetapkan?
Hingga kini, masyarakat masih menunggu penjelasan dari Bidang Cipta Karya PUPR Kabupaten Lahat agar pelaksanaan proyek bernilai Rp1,5 miliar tersebut menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan. (Yud)
