LUBUK LINGGAU, BELIGAT.COM – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan dokumen pertanggungjawaban belanja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp.162.595.346,32 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Temuan itu terungkap dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait, termasuk di Cabang Lubuk Linggau.
Salah satu temuan terbesar berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Total kelebihan pembayaran pada pos tersebut mencapai Rp.140.968.463,32.
Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menunjukkan pelaksana kegiatan tidak mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dengan bukti pertanggungjawaban Belanja BBM dan Pelumas sesuai kondisi sebenarnya.
PPTK dan Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa nilai pada dokumen pertanggungjawaban bukan nilai yang sebenarnya dibayarkan ke SPBU. Berdasarkan hasil perhitungan nilai wajar atas penggunaan BBM masing-masing pegawai bersama dengan PPK-SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran, terdapat kelebihan pembayaran Belanja BBM dan Pelumas sebesar Rp.140.968.463,32 tersebut.
Dari rincian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan tercatat dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp.23.267.780,56.
Hingga berita ini diterbitkan, salah satu SKPD Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuk Linggau saat di
Konfirmasi melalui nomor WhatsApp 08127490xxxx, Rabu 11 November 2026 Tegi melalui stap sopir pak kadis (aan) hari Rabu, 11 November 2026 mengatakan “ok ndo sudah aman itu sudah kami setor Kekasda, jelasnya, melalui pesan singkat WhatsApp.(Mrwn)
Penulis: Redaksi Beligat.com
