banner 728x250

Pajero Plat Merah pun Beli BBM Bersubsidi

Beligat.com, LUBUKLINGGAU – Komisi II dan III DPRD Lubuklinggau, menghadirkan pimpinan Pertamina dalam rapat lintas komisi membahas isu kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kg dan pertalite, Senin (4/10) di ruang Rapat DPRD Lubuklinggau. Hasilnya pertamina menanggapi semua kritik dan pertanyaan masyarakat terkait penyebab kelangkaan pertalite dan gas elpiji bersubsidi.

“Suplai pertalite hanya kepada dua SPBU yakni SPBU Marga Mulya digabung SPBU City yang satu owner atau group. Makanya suplai pertalite dibagi. Kemudian SPBU Lubuk Tanjung terkena sanksi akibat mengkhususkan pengisian dirigen. Untuk gas 3 kg, sudah melebihi kuota penyaluran dari agen ke pangkalan. Tapi belum mengakomodir dampak pandemi terhadap masyarakat miskin baru. Jadi perlu menunggu data dari pihak eksekutif,” kata pimpinan rapat, Taufik Siswanto.

Anggota Komisi II DPRD Lubuklinggau, Hendi Budiono menyampaikan, kelangkaan elpiji merupakan masalah klasik yang perlu segera ditemukan solusinya. Namun penyelesaiannya tak bisa dengan penjelasan normatif, perlu tindakan nyata dari pertamina dan instansi terkait.

“Saya pun mempertanyakan Hiswana Migas yang punya fungsi pengawasan, namun kerjanya belum pernah terlihat hingga kini. Pemkot melalui dinas terkait, harus ambil alih tugas. Ambil peran lebih besar. Awasi penyaluran barang-barang bersubsidi,” tegas Hendi.

Ia mengungkap, titik lokasi pangkalan gas elpiji di Lubuklinggau belum merata tersebar di setiap kelurahan. Bahkan di kelurahan tertentu seperti Kelurahan Watas, tidak ada pangkalan. Makanya harus ada upaya eksekutif, bentuk tim untuk melengkapi data warga miskin penerima subsidi. Saya pernah ditawari jadi pangkalan. Tapi harus ada setoran duit tabung yang dimainkan,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Lubuklinggau, Ahad Syaifullah mengatakan, data jumlah maupun titik lokasi agen dan pangkalan gas elpiji bisa diakses melalui web pertamina. Ia pun menjawab dengan gamblang pertanyaan audien mengenai syarat dan cara menjadi pangkalan.

“Pihak pertamina hanya berkomunukasi dan membuat MoU dengan agen. Berbeda dengan pangkalan, cukup membuat kesepatan dengan agen. Intinya siapapun bisa jadi pangkalan asal kuota terpenuhi,” terang dia.

Selain itu, Ahad menyetujui adanya usulan untuk melakukan mapping ulang pangkalan agar penyaluran gas elpiji bersubsidi bisa lebih tertib. Selama ini lanjut Ahad, pihaknya sudah melakukan mapping bersama instansi terkait. Realisasinya, pendistribusian elpiji sudah sesuai bahkan kuota untuk Lubuklinggau selalu terpenuhi.

“Masalahnya terkadang bersumber dari masyarakat. Saya pernah pergoki mobil pajero merah, kok antrian membeli solar di SPBU. Namun untuk penindakan, itu menjadi ranah BPH Migas dan bakal menjadi bahan BPK dalam melalukan audit. Demikian pula masalah menjamurnya pertamini, penertibannya menjadi ranah kepolisian,” terang dia.

Pantauan di lapangan, tak sedikit peserta rapat yang terlibat obrolan ringan dengan pihak pertamina dan agen gas elpiji. Bahkan salah satu oknum Anggota DPRD Lubuklinggau yang mengintensifkan komunikasi, ‘melobi’ pihak Hiswana Migas yang juga agen elpiji. Tak segan, oknum ini menggali informasi lebih lanjut mengenai cara membuka pangkalan.

Untuk diketahui, hadir dalam pertemuan itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kepala Disperindag, Kepala Dinas Penanam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perwakilan DPU Tata Ruang, Dinsos dan Hiswana Migas Lubuklinggau. (akew/dkj)

error: Maaf Di Kunci