Lahat – Aktivis muda kelahiran Lahat, Sumatera Selatan, Mahendra Reza Wijaya mengecam keras beredarnya tuduhan yang mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad dengan judi online, dugaan doxing, hingga intimidasi.
Menurut Mahendra, tuduhan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh disebarluaskan begitu saja tanpa didukung bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, kemunculan isu tersebut berpotensi memancing kegaduhan, memperkeruh suasana, serta mengadu domba berbagai pihak di tengah dinamika politik nasional.
“Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Jangan menfitnah orang apalagi sengaja menciptakan opini liar yang berpotensi menimbulkan kegaduhan,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Mahendra juga meminta dan mendukung Sufmi Dasco Ahmad mengambil langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang diduga sengaja membuat, mengunggah, maupun menyebarluaskan informasi yang terbukti mengandung fitnah atau pencemaran nama baik.
Menurutnya, langkah hukum diperlukan agar persoalan tersebut dapat diuji secara objektif dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
“Siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan fitnah harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai kebebasan berekspresi disalahgunakan untuk menyerang kehormatan seseorang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahendra mengingatkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata menyangkut nama baik pribadi Sufmi Dasco Ahmad. Sebagai tokoh politik nasional dengan posisi dan pengaruh di tingkat nasional, setiap isu yang menyeret namanya berpotensi memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
“Kalau persoalan seperti ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, dampaknya bisa meluas dan memicu polarisasi serta konflik di tengah masyarakat. Karena itu, semua pihak harus menahan diri dan tidak mudah terprovokasi,” ungkapnya.
Mahendra mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, serta menyerahkan pembuktian atas setiap tuduhan kepada proses hukum.
Ia menegaskan, kritik dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun, keduanya harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab dengan menghormati hukum dan hak setiap warga negara.(yud)




