Beligat.com, LUBUKLINGGAU – Rencana besar Pemkot Lubuklinggau untuk membangun kawasan wisata terpadu membutuhkan dana tidak sedikit.
Sementara Kota Lubuklinggau tak memiliki cukup dana untuk merealisasikannya. Bukan tanpa sebab, Lubuklinggau yang notabene merupakan kota jasa hanya memiliki APBD lebih kurang 1.1 Trilyun.
Berbagai langkah diambil guna merealisasikan program tersebut, salah satunya dengan meminta bantuan pemprov Sumsel dan pihak kementrian PUPR.
Dari luasan lahan 125 hektar, tahap awal 2,5 hektar atau 10% mulai dibangun embung, ditandai dengan dimulainya proses pengerukan.
“Langkah awal kita bangun Embung, bangunan ini sendiri merupakan cikal bakal pembuatan pantai buatan,” jelas Kadis PUPR Kota Lubuklinggau, Achmad Asril Asri beberapa waktu lalu.
Ditemui diruang kerjanya Asril menjelaskan pembangunan embung dilakukan agar ada kerepaduan antara kebutuhan air baku dan terwujudnya wisata terpadu.
Pasalnya berdasarkan riset dokumen rispam rencana induk ditahun 2022, Lubuklinggau akan mengalami defisit air. Atau dengan kata lain pembangunan embung bertujuan sebagai konservasi air dan keserdian air baku.
Tahap awal pembangunan embung menelan anggaran Rp 4,4 Miliar dari APBD Provinsi. Bahkan akan ada tambahan di APBD perubahan provinsi Sumsel sebesar Rp 2 Miliar.
“Pemrov sudah tiga kali ini menggelontorkan dana untuk pembangunan kawasan wisata terpadu,” tambahnya.
Secara rinci tahun 2020 Asril menjelaskan Pemprov Sumsel menggelontorkan dana lebih kurang Rp 15 miliar untuk pembangunan jalan menuju kawasan wisata terpadu. Dan ditahun ini Pemrov Sumsel kembali menggelontorkan dana senilai Rp 15 miliar untuk pembangunan jalan menuju kawasan wisata terpadu. Dan 4,4 miliar untuk pembangunan embung.
Selain itu Pemkot Lubuklinggau juga mengajukan proposal sebesar Rp 165 Miliar kepihak kementrian PUPR untuk membangun kawasan wisata terpadu.
“Pak Walikota langsung yang menyerahkan proposal tersebut ke bapak menteri PUPR Basuki Hadimuljono,” tambahnya.
Sementara dana bersumber dari APBD Kota Lubuklinggau sejauh ini lebih kurang senilai Rp 700 juta digunakan untuk membuat Detail Engenering Design (DED) oleh pihak konsultan.
“Dana APBD Kota Lubuklinggau untuk membuat DED, dan tidak ada perubahan DED itu hanya review saja. Pembuatan DED sudah melalui proses kajian dan menggunakan anggaran paling minim,” jelasnya.
Review DED dijelaskan Asril saat ini sudah ada kajian lingkungan berupa Amdal. Untuk itu Asril meminta dukungan kepada masyarakat agar wisata terpadu ini dapat terwujud.
” Kalau bicara progres pembangunan kapan selesai segala sesuatunya tergantung pelaksanan dan anggaran. Mudah-mudahan proposal dikemetrian lolos maka pembangunan embung dan kawasan wisata terpadu selesai di 2023″katanya.*Akew/dkj
