Beligat.com, MUSI RAWAS- Puluhan warga dari delapan desa yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Musi Rawas (Mura), Jum’at (18/6), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mura. Warga menuntut agar bupati menunda pelantikan kades terpilih di delapan desa yang hasil Pilkadesnya masih dalam sengketa.
Delapan desa tersebut, Desa G1 Mataram Kecamatan Tugumulyo, Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti, Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo, Desa Sumber Karya Kecamatan STL Ulu Terawas, Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya, Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu, Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu dan Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi.
Pantauan di lapangan, massa datang lengkap dengan pengeras suara dan bagai karton bertuliskan tuntutan tersebut. Massa mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP serta tetap mematuhi protokol kesehatan (Protkes) Covid-19.
Ketua ISRI Mura, Febri Asril Habibi menyampaikan, tim pengawas yang dibentuk Bupati Mura belum menjalankan fungsinya terkait proses gugatan yang diatur dalam Perda Mura Nomor 15 tahun 2015. Yakni perda tentang tata cara, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kades.
Selain itu lanjut dia, warga dari delapan desa yang melakukan aksi ini juga menuntut agar bupati membatalkan penetapan hasil Pilkades di delapan tesa tersebut. Sebab, penetapan hasil Pilkades diperoleh dari penafsiran hukum yang berlaku. Tuntutan lainnya, meminta agar Bupati mengevaluasi kinerja seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades se-Kabupaten Mura.
“Warga menilai pesta demokrasi di Mura telah diciderai oleh DPMD. Untuk itu, kami menuntut agar DPMD segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kami menuntut agar Kepala DPMD Mura mengundurkan diri,” ucapnya.
Perwakikan warga yang juga juga Calon Kades Karya Teladan, Rudi Amoer mengatakan, banyak aturan dalam pilkades yang dikangkangi. Menurut dia, hal ini harus ditindaklanjuti dengan menegakkan hukum.
“Kami tertib jika hukum ditegakkan tapi kalau tidak kami tidak bisa menjamin. Kami bukan takut kalah, tapi untuk apa ada aturan kalau dikangkangi. Kami menuntut agar masalah ini diselesaikan, kalau tidak mungkin kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Asisten I Setda Mura, H Heriyanto mengatakan, kendati DPMD sudah melakukan semua tahapan Pilkades, dengan harapan Pilkades serentak Kabupaten Mura berjalan lancar. Kendati, dalam pelaksanaannya terdapat ketidakpuasan dari masyarakat.
“Apa yang disampaikan kami catat dan kami sampaikan ke pimpinan. Kami diskusikan lagi karena buka ranah kami mengambil keputusan,” pungkasnya. (akew/dkj)
