Kejari Lubuk Linggau Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Pengelolaan Darah PMI

LUBUK LINGGAU – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau resmi melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial IT dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Penahanan tersebut dilakukan pada Selasa, 17 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-04/L.6.11/Fd.1/11/2026. Tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuk Linggau Suwarno SH, MH melalui Kasi Inteligen, Armein Ramdhani SH,MH didampingi Kasi Pidsus, Willy Pramudya Ronaldo SE,SH,MH mengatakan bahwa tersangka IT diketahui merupakan penanggung jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah pada Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau.

“Dalam perkara ini, penyidik menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp94.680.000.Nilai kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 24 Juli 2026”,katanya.

Armein menambahkan dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan dua mekanisme pelayanan penyediaan kantong darah, yakni melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelayanan secara mandiri oleh masyarakat atau pasien yang membutuhkan darah.

“Kedua mekanisme pelayanan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya diduga terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pencatatan pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau terhadap BPPD yang dilakukan secara mandiri oleh pasien”,tambahnya.

Dalam proses penyidikan, tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Secara subsidiair, tersangka disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”.jelasnya.

Ade Febriansyah

error: Mau Maling Berita ya ??