Oleh : Pirman Rahmadandi (Humas Karang Taruna Kecamatan Lubuklinggau Utara 1)
LUBUKLINGGAU, Beligat.com – Karang Taruna dibentuk sebagai organisasi sosial kepemudaan berbasis kemasyarakatan. Ia lahir dari semangat gotong royong untuk menangani persoalan sosial, khususnya di tingkat akar rumput.
Namun, ketika kepentingan politik mulai menyelinap, idealisme pemuda terancam berubah menjadi alat kekuasaan. Itulah kegelisahan yang patut disuarakan, utamanya terkait dinamika Karang Taruna Kota Lubuk Linggau.
Masih hangat di memori yang terekam proses Temu Karya dan penentuan kepengurusan yang baru saja berlalu dinilai sangat memaksakan TKD terselenggara, terkesan mengangkangi AD/ART organisasi.
Situasi tersebut, menimbulkan kesan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dibangun melalui partisipasi penuh seluruh elemen kepengurusan.
Jika keterlibatan kecamatan dibatasi, siapa sesungguhnya yang ingin dilahirkan menjadi pemimpin Karang Taruna? Pemuda atau kepentingan politik tertentu?
Lebih jauh, sorotan terhadap dugaan intervensi dari tingkat provinsi dalam Temu Karya menunjukkan bahwa ada kekuatan yang ingin mengendalikan arah organisasi, sehingga bukan dari aspirasi pemuda kota ini, melainkan dari luar.
Ketika sosok-sosok yang berada dalam ranah politik aktif mulai didorong menjadi calon ketua Karang Taruna, tentu kekhawatiran publik semakin beralasan, yakni dikhawatirkan Karang Taruna terseret arus kepentingan kekuasaan jangka pendek.
Pemuda bukan sekadar mesin dukungan politik. Pemuda adalah penggerak perubahan sosial.
Karang Taruna seharusnya menolak dominasi kepentingan politik elektoral, sebab Karang Taruna bukan batu loncatan untuk kekuasaan.
Sebab, fokus Karang Taruna yakni pada program kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan UMKM, dan kerelawanan sosial.
Jika Karang Taruna menjadi alat politik golongan, maka ia kehilangan alasan keberadaannya.
Organisasi pemuda yang dipolitisasi, hanya akan melahirkan generasi yang pragmatis, bukan generasi perubahan.
Karang Taruna Lubuk Linggau adalah milik seluruh pemuda kota ini, bukan milik partai, bukan milik penguasa, bukan milik segelintir elit.
Seluruh proses yang berjalan kemarin, harus menjadi koreksi bagi semuanya. Berhentilah menjadikan pemuda sebagai alat politik.
Karang Taruna harus kembali ke marwahnya, yakni untuk rakyat, oleh pemuda dan demi masa depan kota ini. (RLS)
