Beligat.com, LUBUKLINGGAU – Aiansi mahasiswa Cipayung Plus Lubuklinggau, Senin (3/5) mendatangi Gedung DPRD Lubuklinggau dan menggelar aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Internasional. Dalam aksinya, gabungan mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, SAPMA dan perwakilan dari BEM Nusantara ini mengkritisi permasalahan pendidikan dan demokrasi kampus.
“Kami menilai ada beberapa orientasi pendidikan yang mengurangi demokrasi dalam sistem pendidikan. Untuk itu kami menyatakan sikap dan mempertanyakan formulasi efektifitas sistem pendidikan di era digitalisasi sesuai pasal 27 poin 3 PP 57/2021,” ujar Koordinator Aksi, Robby Cahyono.
Selain itu lanjut Robby, pihaknya menolak PP no 57 tahun 2021 tentang standar kurikulum pendidikan pasal 40 poin 2 yang tidak mewajibkan Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia dan Sejarah. Sebab bertentangan dengan pasal 35 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2012.
“Kami juga mempertanyakan kontribusi dari pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Lubuklinggau. Mengingat meningkatnya angka pengangguran sebanyak tiga persen. Untuk itu, kami minta DPRD Lubuklinggau menyampaikan aspirasi dimaksud kepada pemerintah pusat,” pinta Robby.
Menurut dia, kewajiban Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia dan Sejarah sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Sebab masih banyak generasi muda yang masih belum paham mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. “Kami akan selalu hadir dalam memperjuangkan keadilan dan kesejateraan,” tutup dia. (akew/dkj)
